Bupati Bireuen, diwakili Wakil Bupati (Wabup) Ir H Razuardi, MT, menyampaikan jawaban atas pandangan umum enam fraksi terhadap dua Rancangan Qanun (Raqan) dalam Rapat Paripurna DPRK Bireuen. Rapat yang dipimpin Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, SH, ini membahas Raqan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Perumdam Krueng Peusangan dan Raqan tentang Penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat.

Dalam penjelasannya, Bupati menegaskan bahwa layanan air bersih oleh Perumdam Krueng Peusangan terus diupayakan meningkat setiap tahun. Perumdam ini dinilai sehat oleh BPSPAM Aceh, BPKP, dan Kantor Akuntan Publik dalam beberapa tahun terakhir. Layanan air bersih tidak hanya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, perdagangan, dan industri.

Layanan Air Bersih

• Perumdam Krueng Peusangan dinilai sehat dari aspek keuangan, layanan, dan tingkat kesehatan perusahaan.
• Layanan air bersih ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, perdagangan, dan industri.
• Pemerintah daerah berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan meski menghadapi keterbatasan fiskal.

Penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat

• Raqan tentang Penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat bertujuan memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi penyelenggaraan adat selaras dengan syariat Islam di Bireuen.
• Implementasi qanun akan dilakukan melalui sosialisasi di tingkat gampong, dukungan pemerintah desa, serta penguatan lembaga adat di kabupaten, kecamatan, hingga gampong.
• Qanun ini juga mengatur perlindungan hukum dan pengakuan eksistensi bagi keuchik, tuha peut, dan pemangku adat lainnya.

Bupati Bireuen menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRK atas perhatian serta kerja sama yang harmonis. Pemerintah berharap kedua Raqan dapat segera dibahas lebih lanjut hingga ditetapkan menjadi qanun, menjadi landasan kokoh bagi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.