Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, meminta BPJS Kesehatan dan rumah sakit di daerah tersebut untuk menangguhkan penggunaan aturan desil dalam layanan kesehatan hingga Juli 2026. Langkah ini bertujuan agar masyarakat, terutama yang terdampak bencana, tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala administratif.

Penangguhan aturan desil ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi pemerintah untuk memvalidasi data masyarakat. Validasi ini penting untuk memastikan bahwa kategori desil yang diberikan kepada warga sesuai dengan kondisi kesejahteraan mereka.

Dampak Aturan Desil

• Aturan desil digunakan untuk menentukan kategori kesejahteraan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan.
• Masyarakat desil tinggi berisiko kehilangan akses layanan kesehatan jika aturan ini diterapkan.
• Bencana alam yang melanda Aceh Utara memperburuk kondisi ekonomi warga, sehingga penangguhan aturan desil dianggap perlu.

Upaya Pemerintah

• Validasi data sedang dilakukan untuk memastikan akurasi kategori desil.
• BPJS Kesehatan mendukung upaya pemerintah untuk mencari solusi alternatif.
• BPS Aceh Utara menyarankan pemerintah desa untuk mengaktifkan operator SIKS-NG agar masyarakat lebih mudah mengusulkan perubahan desil.

Dengan penangguhan ini, diharapkan masyarakat Aceh Utara dapat tetap mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa hambatan administratif.