Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memutuskan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi penyintas banjir di Kabupaten Bireuen. Keputusan ini diambil setelah Tito berkunjung ke lokasi pengungsian di Bale Panah, Kecamatan Juli, Bireuen, dan berdialog langsung dengan para pengungsi.

Hasil pendataan tim kementerian menunjukkan mayoritas pengungsi meminta dibangun huntara karena kehilangan rumah dan lahan. Keputusan ini diambil alih langsung oleh pemerintah pusat melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra.

Keputusan Pembangunan Huntara

• Dialog Langsung: Tito dan rombongan, didampingi Wakil Gubernur Aceh, mewawancarai sejumlah penyintas terkait kebutuhan mendesak mereka.
• Kebutuhan Mendesak: Mayoritas pengungsi meminta dibangun huntara karena kehilangan rumah dan tidak lagi memiliki lahan.
• Pengambilalihan Kewenangan: Pemerintah pusat mengambil alih pembangunan huntara di Bireuen tanpa harus melalui usulan Pemerintah Kabupaten.
• Polemik Usulan: Bupati Bireuen, Mukhlis, sebelumnya tidak mengusulkan pembangunan huntara dengan alasan para korban menolaknya dan lebih menginginkan hunian tetap.

Dampak dan Tindak Lanjut

• Rapat Tertutup: Tito menggelar rapat terbatas di Banda Aceh bersama Wakil Gubernur dan jajaran Pemerintah Aceh untuk membahas keputusan pembangunan huntara.
• Tindak Lanjut: Tito langsung bertolak ke Jakarta untuk menindaklanjuti keputusan pembangunan huntara.
• Belum Ada Pernyataan Resmi: Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bireuen terkait pengambilalihan kewenangan tersebut.