Maraknya informasi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang beredar di media sosial kembali menjadi perhatian Kementerian Agama (Kemenag). Isu tersebut dinilai berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat karena mencatut nama Kemenag tanpa dasar resmi.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Agama, Wawan Djunaedi, secara tegas membantah kebenaran informasi tersebut. Ia memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada proses rekrutmen aparatur sipil negara yang dibuka oleh Kemenag.

Poin-Poin Penting

• Kemenag tidak membuka rekrutmen CPNS maupun PPPK hingga saat ini.
• Informasi yang beredar di media sosial terkait pendaftaran CPNS dan PPPK atas nama Kemenag adalah hoaks.
• Setiap tahapan rekrutmen ASN di lingkungan Kemenag selalu dilakukan secara resmi dan mengikuti ketentuan pemerintah.
• Pengumuman resmi hanya disampaikan melalui website Kemenag.go.id, akun media sosial resmi, serta kanal resmi pemerintah lainnya.
• Masyarakat diingatkan untuk tidak mudah tergiur oleh informasi yang beredar tanpa kejelasan sumber, terlebih jika disertai permintaan data pribadi, pungutan biaya, atau janji kelulusan.

Kemenag mendorong masyarakat untuk berperan aktif memverifikasi informasi yang diterima, serta segera melaporkan konten mencurigakan yang mengatasnamakan institusi pemerintah. Kementerian Agama menegaskan komitmennya dalam melindungi publik dari praktik disinformasi dan penipuan digital, sekaligus memastikan seluruh layanan kepegawaian berjalan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

Untuk memperoleh informasi resmi dan mengakses berbagai layanan Kementerian Agama, masyarakat dapat mengunjungi laman kemenag.go.id/layanan, yang menyediakan informasi regulasi, pendidikan keagamaan, agenda nasional, publikasi digital, serta berita Kemenag dari pusat hingga daerah.

Langkah-Langkah Verifikasi

• Kunjungi website resmi Kemenag untuk mendapatkan informasi terbaru.
• Laporkan konten mencurigakan melalui akun resmi Kemenag.
• Hindari tautan tidak jelas yang meminta data pribadi atau pungutan biaya.
• Verifikasi informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain.