Informasi mengenai pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Aceh. Tingginya minat publik untuk berkarier sebagai aparatur sipil negara (ASN) membuat isu ini ramai dibahas di media sosial dan berbagai platform digital.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi jadwal pendaftaran CPNS 2026. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Pemerintah Aceh Mengimbau Verifikasi Informasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menegaskan bahwa pemerintah masih berada dalam tahap evaluasi pelaksanaan pengadaan CASN tahun sebelumnya. Selain itu, penghitungan jumlah dan jenis formasi yang dibutuhkan juga masih berlangsung.

Proses tersebut dilakukan agar pengadaan aparatur sipil negara ke depan benar-benar tepat sasaran serta selaras dengan kebutuhan organisasi dan program prioritas nasional.

Hoaks CPNS 2026 Beredar di Media Sosial

Seiring belum adanya pengumuman resmi, KemenPANRB mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama ungguhan maupun tautan yang mengatasnamakan pembukaan pendaftaran CPNS 2026 tetapi tidak bersumber dari kanal resmi pemerintah.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sebuah video viral yang mengklaim pendaftaran CPNS 2026 telah resmi dibuka. Dalam video itu, narasi seolah-olah disampaikan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, lengkap dengan ajakan untuk segera mendaftar melalui tautan tertentu.

Namun, KemenPANRB memastikan bahwa video tersebut merupakan hoaks yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Verifikasi Informasi Melalui Kanal Resmi

Pemerintah kembali menegaskan bahwa seluruh informasi valid terkait seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik CPNS maupun PPPK, hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi instansi pemerintah.

Masyarakat diminta untuk selalu melakukan verifikasi informasi serta waspada terhadap konten manipulatif yang mengatasnamakan pejabat negara dan mengarahkan ke tautan pendaftaran tidak resmi.

Pemerintah mengingatkan, kewaspadaan publik menjadi kunci untuk mencegah penipuan berkedok seleksi ASN.