Banjir bandang yang melanda Kota Lhokseumawe pada akhir November 2025 menyebabkan kerugian mencapai Rp 1,18 triliun. Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, menyatakan bahwa data ini telah melalui proses verifikasi dan evaluasi yang ketat untuk memastikan akurasi.

Kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diperkirakan mencapai Rp 1,23 triliun. Dokumen ini akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pemulihan wilayah dan masyarakat Lhokseumawe.

Dampak Banjir Bandang

• Kerugian total: Rp 1,18 triliun
• Kebutuhan rehabilitasi: Rp 1,23 triliun
• Sektor terdampak: Permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor

Proses Verifikasi Data

• Pengkajian dilakukan oleh tim JITUPASNA sejak 10 Desember 2025
• Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui pradesk tahap I dan II
• Data lapangan diverifikasi dan disepakati oleh berbagai pihak terkait

Langkah Selanjutnya

• Dokumen akan dibawa ke tingkat provinsi dan diteruskan ke pemerintah pusat
• Tujuan: Mendapatkan dukungan dan kebijakan penanganan pascabencana
• Komitmen bersama untuk validitas data dan keseriusan penanganan bencana

Wali Kota Lhokseumawe menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung penanganan bencana dan penyusunan dokumen JITUPASNA. Penekenan Berita Acara Kesepakatan Hasil JITUPASNA dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama terhadap validitas data dan keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pemulihan wilayah dan masyarakat Lhokseumawe dapat berjalan dengan lebih terencana dan efektif. Pemerintah kota berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Masyarakat Lhokseumawe diharapkan dapat bersabar dan mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan pascabencana. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk mengatasi dampak banjir bandang dan membangun kembali kota yang lebih tangguh.