Ketika banjir belum sepenuhnya tertangani dan pemulihan warga masih tersendat, penggunaan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya justru diselimuti tanda tanya. Senin 9 Februari 2026, Aliansi Masyarakat Pidie Jaya mendatangi Kantor Pemerintah di Cot Trieng, menuntut pemerintah membuka ke publik aliran dana darurat bernilai miliaran rupiah yang hingga kini tak pernah dipaparkan secara rinci.

Aliansi mempertanyakan minimnya informasi resmi mengenai realisasi dana BTT serta lemahnya koordinasi antarinstansi dalam penanganan banjir. Menurut mereka, ketiadaan data yang terbuka telah memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Tuntutan Keterbukaan Dana

Aliansi Masyarakat Pidie Jaya mendesak pemerintah mengungkap secara terbuka bantuan penanganan bencana yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, maupun sumber lainnya. Mereka menilai keterbukaan informasi merupakan syarat dasar agar bantuan dapat diawasi dan tepat sasaran.

Kritik Penanganan Bencana

Aliansi menilai penanganan bencana sejauh ini berjalan tanpa sinergi lintas sektor. Kondisi tersebut, menurut mereka, menyebabkan penanganan banjir bersifat reaktif dan tidak memberikan dampak signifikan bagi warga terdampak.

Tanggapan Pemerintah

Aksi unjuk rasa itu diterima langsung oleh Bupati Pidie Jaya Syibral Malasyi bersama Wakil Bupati Hasan Basri dan Sekretaris Daerah Munawar Ibrahim, dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan TNI. Pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk melibatkan publik dalam pengawasan penanganan bencana.

Tuntutan Lanjutan

Namun bagi Aliansi, pernyataan itu belum cukup. Mereka menegaskan tuntutan harus diwujudkan dalam bentuk keterbukaan data dan laporan penggunaan anggaran. Jika tidak, mereka menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan tekanan massa yang lebih besar.