Konflik antara legislatif dan eksekutif di Aceh kembali menjadi sorotan publik. Prof Humam Hamid, sosiolog dari Universitas Syiah Kuala, menilai konflik ini bukan hal baru dalam praktik demokrasi, namun perlu dikritisi motif dan dampaknya terhadap kepentingan publik. Ia menyoroti persoalan dana pokok pikiran (pokir) yang sering diselimuti kerahasiaan tidak wajar.

Prof Humam mengkritik praktik dana pokir yang dinilainya seperti 'shalat tahajud', di mana tindakan wakil rakyat seharusnya diketahui publik. Ia menekankan pentingnya transparansi dan kedewasaan politik untuk menghindari apatisme masyarakat.

Konflik DPRK dan Pemda Aceh

• Dana Pokir: Persoalan anggaran, khususnya dana pokir, menjadi pemicu konflik antara DPRK dan pemerintah daerah di Aceh Singkil dan Subulussalam.
• Kritik Prof Humam: Ia menilai konflik ini sering menjadi drama politik tanpa dampak nyata bagi publik.
• Analogi Ibadah: Prof Humam menyindir praktik dana pokir yang diselubungi kerahasiaan dengan analogi 'shalat tahajud'.
• Transparansi: Ia menekankan bahwa setiap tindakan wakil rakyat seharusnya diketahui publik.

Dampak terhadap Masyarakat

• Apatisme Masyarakat: Konflik yang dipertontonkan berujung pada apatisme masyarakat, yang lebih memilih kembali ke aktivitas sehari-hari.
• Kedewasaan Politik: Prof Humam mengingatkan pentingnya kedewasaan politik dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.