Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum mencairkan dana stimulan perbaikan rumah rusak bagi korban banjir dan longsor yang terjadi pada 26 November 2025. Hingga hampir tiga bulan pascabencana, proses pencairan masih menunggu tahapan uji publik hasil verifikasi data.

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara, Fauzan, mengatakan dana stimulan tersebut telah disalurkan secara terpusat oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Detail Bantuan

• 9.707 rumah rusak berat dengan bantuan Rp 60 juta per kepala keluarga
• 26.398 rumah rusak sedang dengan bantuan Rp 30 juta per kepala keluarga
• 62.890 rumah rusak ringan dengan bantuan Rp 15 juta per kepala keluarga

Proses Verifikasi

Proses penyaluran dana dilakukan bertahap setelah proses pendataan, verifikasi dan validasi, penyepadanan data, uji publik, hingga penetapan akhir selesai. Saat ini, tahapan masih berlangsung di sejumlah gampong.

Kendala Administratif

Terdapat kendala administratif menyusul keputusan terbaru Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengharuskan penyesuaian dalam proses verifikasi dan validasi data jumlah rumah terdampak. Jumlah rumah rusak sangat besar dan tersebar di banyak desa yang membutuhkan proses administrasi dan verifikasi yang cermat.

Uji Publik

Uji publik penting dilakukan agar masyarakat dapat mencermati dan menyanggah apabila terdapat kekeliruan data calon penerima bantuan. Hal ini menunjukkan tantangan dalam memastikan data warga tepat sebelum pencairan dilakukan.

Pernyataan Bupati

Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, menyatakan dana stimulan tersebut telah diterima pemerintah daerah. Namun, pencairan ditunda demi memastikan akurasi data penerima. "Tidak kita cairkan dulu karena supaya masyarakat bisa memeriksa langsung pengumuman hasil verifikasi dan validasi data kerusakan rumah tahap I yang ditempel di setiap gampong. Jika tidak ada yang menyanggah, baru kita cairkan dana bantuan dari BNPB itu supaya tidak terjadi keributan dan tepat sasaran," ujarnya.