Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh Tenggara sedang menghadapi masalah serius terkait standar higiene dan sanitasi. Dari 39 dapur MBG yang beroperasi di 16 kecamatan, 20 dapur belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan setempat. Hal ini menimbulkan risiko kesehatan, termasuk keracunan makanan, bagi anak-anak yang menjadi penerima manfaat program ini.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, Rosita Astuti, menyatakan bahwa dapur MBG yang belum memiliki SLHS tidak layak beroperasi karena tidak memenuhi standar. Ironisnya, dapur-dapur tersebut telah mendapatkan izin operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang seharusnya memerlukan rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan terlebih dahulu.

Risiko dan Dampak

• Risiko Keracunan Makanan: Tanpa SLHS, tidak ada jaminan bahwa dapur memenuhi standar kebersihan dan pengolahan makanan yang aman.
• Kelalaian Tata Kelola: Izin operasional yang dikeluarkan sebelum rekomendasi teknis kesehatan menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi antarinstansi.
• Ancaman terhadap Program Nasional: Satu insiden keracunan makanan dapat mengguncang kepercayaan publik terhadap program MBG secara keseluruhan.

Langkah Penyelesaian

• Verifikasi Segera: Dapur yang belum bersertifikat harus segera diverifikasi oleh Dinas Kesehatan.
• Penutupan Sementara: Jika dapur tidak memenuhi syarat, operasional harus dihentikan sementara hingga standar dipenuhi.
• Koordinasi Antarinstansi: Perlu adanya harmonisasi antara DPMPTSP dan Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa izin operasional hanya diberikan setelah rekomendasi teknis terpenuhi.

Program MBG merupakan simbol komitmen negara terhadap kesehatan generasi masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan standar yang tinggi dan tidak mengorbankan keselamatan anak-anak.