Wacana pemekaran Kecamatan Darul Makmur menjadi empat wilayah baru, yaitu Ujong Raja, Tripa Jaya, Seuneu’am, dan Darul Makmur Induk, bukan sekadar urusan membagi wilayah administrasi. Pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pesat di wilayah ini mendorong kebutuhan akan tata ruang perkotaan yang modern dan fasilitas publik yang memadai.

Status kota madya diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan membuka lapangan kerja bagi putra-putri daerah. Diskusi ini diharapkan dapat dimulai saat Halal Bi Halal Idul Fitri sebagai titik awal persiapan.

Potensi dan Tantangan

• Pusat Transaksi Ekonomi: Kehadiran bank-bank besar dan tingginya intensitas transaksi keuangan menunjukkan bahwa Darul Makmur adalah magnet ekonomi yang kuat.

• Mobilitas dan Arus Logistik: Keberadaan dua SPBU besar dan arus logistik barang yang tak pernah putus menunjukkan tingginya mobilitas, ciri khas kota otonom.

• Jaringan Pasar yang Terintegrasi: Sebaran titik ekonomi dari Lamie, Kuta Trieng, Blang Baroe, Alue Waki, hingga Suka Raja dan Gunong Cut yang terkoneksi menuju Alue Bilie, telah membentuk pola Central Business District (CBD).

• Modal Sosial: Secara administratif, keberadaan 6 hingga 7 kecamatan nantinya akan sangat solid untuk membentuk sebuah Kota Madya.

Manfaat Kemandirian

Dengan status baru ini, wilayah Darul Makmur akan mendapatkan dukungan langsung dari Pemerintah Pusat melalui alokasi anggaran yang lebih spesifik. Ini bukan soal memisahkan diri, melainkan upaya berbagi beban pembangunan agar pemerintah kabupaten induk bisa lebih fokus pada wilayah lainnya, sementara kita mengelola potensi lokal dengan lebih intensif dan mandiri.

Lahirnya sebuah kota madya juga berarti pembukaan gerbang lapangan kerja bagi putra-putri daerah di berbagai instansi pemerintahan yang akan berdiri di tanah kita sendiri. Sarjana muda tidak perlu lagi merantau jauh untuk mencari penghidupan; mereka bisa mengabdi dan membangun tanah kelahirannya sebagai motor penggerak kota.