Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lhokseumawe menemukan perbedaan data titik lampu penerangan jalan umum (PJU) dengan PT PLN. Dari 10.139 titik yang dibebankan PLN, hanya 9.268 titik yang valid setelah pengecekan lapangan. Selisih 871 titik ini menyebabkan tagihan listrik turun dari Rp 2 miliar menjadi Rp 1,5 miliar per bulan.

Perbedaan data ini sebelumnya menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp 500 juta setiap bulan. DLH Lhokseumawe telah berkoordinasi dengan PLN dan BPKD untuk menyinkronkan data dan menyesuaikan tagihan.

Dampak Keuangan

• Tagihan listrik turun dari Rp 2 miliar menjadi Rp 1,5 miliar per bulan.
• Defisit anggaran sebesar Rp 500 juta per bulan sebelum sinkronisasi.
• Alokasi anggaran 2026 sebesar Rp 26,7 miliar, dengan Rp 13 miliar digunakan untuk pembayaran tagihan tahun 2025.
• Sisa anggaran Rp 13,7 miliar, dengan Rp 6 miliar digunakan untuk pembayaran Januari-Maret 2026.

Proyeksi Ke Depan

• Sisa anggaran Rp 7,7 miliar diperkirakan cukup untuk pembayaran listrik selama 4 bulan ke depan.
• Pengajuan anggaran tambahan diperlukan untuk pembayaran listrik selanjutnya.

Sinkronisasi data ini diharapkan dapat mengurangi beban keuangan DLH Lhokseumawe dan meningkatkan efisiensi pengelolaan penerangan jalan umum di kota tersebut.