Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah alias Dek Fadh, berharap ulama Aceh dapat terus membimbing umat di tengah perubahan zaman. Ia menekankan peran ulama sebagai penjaga nilai-nilai syariat Islam dan penuntun moral masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh 2026 di Aceh Besar. Dek Fadh meminta rapat koordinasi ini bukan hanya sekedar agenda rutin, melainkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan merumuskan arah kebijakan keumatan yang lebih terarah.

Peran Ulama dalam Pembangunan Aceh

• Sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.
• Pemerintah Aceh memandang MPU sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.
• Dek Fadh berharap rakor ini dapat melahirkan gagasan dan langkah konkret dalam menjawab berbagai tantangan keumatan ke depan.

Kedudukan MPU dalam Sistem Pemerintahan Aceh

• MPU memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan Aceh, tidak hanya sebagai lembaga pemberi pertimbangan, melainkan juga sebagai penjaga nilai-nilai syariat Islam dan penuntun moral masyarakat.
• Dek Fadh menekankan bahwa kekhususan Aceh bukan sekedar status administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
• Ia berharap forum tersebut dapat menjadi momentum memperkuat konsolidasi kelembagaan MPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.