Gabungan Mahasiswa Aceh Singkil menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Senin, 9 Februari 2026. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk evaluasi satu tahun pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon–Hamzah Sulaiman, yang dinilai sarat ketimpangan dan kegagalan kebijakan.

Massa yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan kaum ibu itu turut ambil bagian dalam aksi tersebut. Dalam orasinya, massa mengungkap berbagai dugaan kebobrokan tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari persoalan anggaran hingga dugaan praktik jual beli jabatan.

Tuntutan Utama

• Mendesak DPRK menggunakan hak interpelasi dan angket untuk meminta penjelasan resmi atas kegagalan pengelolaan pemerintahan daerah.
• Menolak rencana pengadaan mobil dinas bupati senilai Rp2,6 miliar yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
• Merekomendasikan penyelidikan menyeluruh terkait dugaan penyimpangan penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) penanganan banjir senilai Rp4 miliar.
• Pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengusut persoalan Sekolah Rakyat, keterlambatan pengesahan APBK, kebijakan strategis daerah yang merugikan masyarakat, transparansi dana CSR perusahaan, pelanggaran sempadan sungai, serta penegakan Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan HGU.

Isu Lainnya

• Penyelesaian persoalan program plasma perkebunan sawit yang hingga kini belum terealisasi.
• Konflik lahan tanah inklave PT Nafasindo seluas 673 hektare dan persoalan perusahaan Socfindo.

Koordinator aksi, M. Yunus, secara tegas menyinggung dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan menantang aparat penegak hukum untuk mengusut oknum-oknum yang terlibat.

Aksi demonstrasi itu diterima langsung oleh Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun, didampingi Wakil Ketua I Darto, Wakil Ketua II Wartono, serta sejumlah anggota DPRK lainnya. Namun, ketidakhadiran Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon cukup membuat kecewa para aksi demonstran.

Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun, menyatakan akan menindaklanjuti seluruh tuntutan mahasiswa sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku. Aksi demonstrasi tersebut berlangsung aman dan tertib dengan pengawalan aparat TNI, Polri, dan Satpol PP.