Mahasiswa Aceh Desak Transparansi Pengelolaan Dana Bencana Rp1,6 Triliun

Mahasiswa Aceh yang tergabung dalam Gerakan Anak Muda Pembela Tanah Aceh (Gempata) melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Aceh. Mereka menuntut transparansi pengelolaan dana bencana, termasuk dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,6 triliun yang dikembalikan pemerintah pusat. Koordinator Lapangan Gempata, Syahputra Ariga, menyatakan bahwa masyarakat belum melihat hasil nyata dari penggunaan dana tersebut.

Pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyatakan bahwa dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sudah dapat diakses publik. Namun, terkait detail penggunaan dana TKD, BPBA belum dapat memberikan penjelasan dan akan menyampaikannya kepada pimpinan terlebih dahulu.

Tuntutan Mahasiswa

• Transparansi penggunaan dana BTT dan TKD: Mahasiswa mempertanyakan kejelasan realisasi penggunaan dana dan apakah sudah sesuai dengan tujuan awal.
• Pola pendistribusian bantuan: Mereka mendesak pemerintah untuk menjelaskan pola pendistribusian, siapa penerima, dan pelaksanaannya di lapangan.
• Daftar relawan dan logistik: Mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk membuka nama-nama relawan yang direkrut dan detail belanja 650 ribu ton logistik.
• Tindak lanjut dugaan korupsi: Mereka meminta Polda Aceh untuk segera memproses dugaan korupsi dalam penanganan bencana hidrometeorologi 2025.

Respons Pemerintah

• Dokumen R3P terbuka: Pemerintah Aceh menyatakan bahwa dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) sudah dapat diakses publik melalui portal pemerintah.
• Logistik tersisa: BPBA menyatakan bahwa masih ada sekitar 300 ton logistik di gudang dan telah dikirim ke Huntara sesuai permintaan daerah.
• Keterbatasan informasi: BPBA belum dapat menjelaskan detail penggunaan dana TKD dan akan menyampaikannya kepada pimpinan terlebih dahulu.