Di tengah kepiluan warga Aceh menghadapi dampak bencana besar yang melanda 18 kabupaten/kota pada akhir 2025, Pemerintah Aceh justru mencatatkan rekor sejarah baru. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru diterbitkan, sebuah angka tertinggi dalam kurun waktu satu tahun di daerah berjuluk Serambi Mekkah tersebut.

Laju penerbitan izin tambang ini memicu kontroversi tajam. Pasalnya, izin-izin tersebut keluar di saat Aceh tengah berjuang menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dengan estimasi kebutuhan dana mencapai Rp 153 triliun akibat kerusakan ekologis yang masif.

Kontroversi Izin Tambang

• Total luas konsesi lahan dari 20 izin tersebut mencapai 44.585 hektare, mencakup komoditas emas, tembaga, batubara, bijih besi, hingga kuarsit.
• 8 izin diterbitkan pada Januari 2025 saat masa Pj Gubernur Safrizal, sementara 12 izin sisanya terbit pada periode Oktober dan November 2025, yang merupakan tahun pertama kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf.
• Tren ini berlanjut ke awal 2026 dengan terbitnya satu IUP tembaga untuk PT Alam Cempaka Wangi seluas 1.820 hektare di Nagan Raya.

Dampak dan Desakan Masyarakat

• Direktur Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), Munzami Hs, menyatakan keprihatinan karena kerusakan ekologis akibat aktivitas tambang merupakan salah satu penyebab utama banjir bandang 26 November 2025 lalu.
• Langkah Pemerintah Aceh ini dianggap kontraproduktif dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang melarang penerbitan izin tambang baru sepanjang tahun 2025.
• Masyarakat dan LSM mendesak intervensi presiden dan investigasi KPK RI serta Satgas PKH terhadap proses penerbitan IUP yang dinilai tidak wajar.

Sebaran Wilayah Terdampak

• Aceh Tengah: 5 izin
• Aceh Barat: 4 izin
• Nagan Raya: 3 izin
• Aceh Selatan: 3 izin
• Aceh Timur: 2 izin
• Aceh Utara: 2 izin
• Pidie Jaya: 1 izin