Pemuda Desa Teluk Ambun, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyalahgunaan Dana Desa. Desakan ini muncul setelah ditemukan ketidaksesuaian antara laporan penggunaan anggaran dengan kondisi faktual di lapangan.

Menurut Alfa Salam, salah seorang pemuda Desa Teluk Ambun, beberapa program yang dibiayai Dana Desa tidak berjalan sesuai fungsi. Di antaranya pengadaan bank sampah yang tidak beroperasi dan fasilitas perpustakaan desa yang tidak pernah dibuka dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ketidaksesuaian Laporan dan Kondisi Lapangan

• Bank Sampah Tidak Beroperasi: Program bank sampah yang seharusnya memberi manfaat nyata bagi warga tidak berfungsi.
• Perpustakaan Desa Tertutup: Fasilitas perpustakaan desa yang dibiayai Dana Desa tidak pernah dibuka dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.
• Dugaan Pelanggaran UU Desa: Pemuda Desa Teluk Ambun menilai dugaan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Desakan untuk Audit dan Transparansi

• Audit Menyeluruh: Pemuda Desa Teluk Ambun mendesak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa Teluk Ambun.
• Penindakan Tegas: Mereka juga meminta penindakan tegas apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
• Keterlibatan Masyarakat: Pemuda Desa Teluk Ambun mendorong keterlibatan badan pengawas desa serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.
• Keterbukaan Informasi: Mereka menuntut keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa melalui papan pengumuman maupun media digital.

Pemuda Desa Teluk Ambun berharap bahwa Dana Desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya tertulis rapi di laporan. Desakan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di tingkat desa.

Dampak Jangka Panjang

• Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Desakan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa.
• Transparansi Pengelolaan Dana: Audit yang menyeluruh dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.
• Manfaat Nyata bagi Masyarakat: Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan Dana Desa dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.