Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut izin usaha perkebunan PT Ika Bina Agro Wisesa (IBAS) di Gampong Guha Ulee, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Kebijakan ini diambil menyusul bencana banjir bandang dan longsor besar yang melanda Sumatera pada November 2025, yang menyebabkan 1.200 orang meninggal dunia dan 113.900 warga mengungsi. PT IBAS dinilai melakukan kegiatan di luar ketentuan izin dan berada di kawasan rawan bencana serta hutan lindung.

Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara menyatakan tidak terlibat dalam proses audit Satgas PKH. Mereka mengaku tidak pernah merekomendasikan izin usaha perkebunan baru sejak moratorium 2016 dan tidak memiliki data atau temuan di lapangan terkait PT IBAS. Sementara itu, PT IBAS belum memberikan keterangan resmi mengenai pencabutan izin tersebut.

Dampak dan Kebijakan

• Pencabutan izin dilakukan berdasarkan hasil audit Satgas PKH yang menemukan pelanggaran tata ruang dan degradasi lingkungan.
• PT IBAS dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.
• Dinas Perkebunan Aceh Utara mengaku tidak terlibat dalam proses audit dan tidak pernah merekomendasikan izin baru sejak moratorium 2016.
• PT IBAS belum memberikan klarifikasi resmi mengenai pencabutan izin.

Konteks Lingkungan

• Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan menegakkan aturan lingkungan hidup dan tata ruang.
• Pencabutan izin tidak hanya menyasar sektor kehutanan, tetapi juga perkebunan, pertambangan, hingga pembangkit listrik tenaga air yang dinilai merusak lingkungan.

Moratorium Izin Perkebunan

• Dinas Perkebunan Aceh Utara merujuk pada Instruksi Bupati Aceh Utara Nomor 548/INSTR/2016, tentang moratorium izin perkebunan kelapa sawit baru, yang diteken sejak 19 September 2016.
• Sejak moratorium itu berlaku, dinas mengklaim tidak pernah mengeluarkan satu pun rekomendasi pembukaan kebun sawit baru, termasuk kepada PT Ika Bina Agro Wisesa.