Tonicko Anggara, Tokoh Muda Aceh Selatan, mendesak pencopotan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Selatan, Diva Samudra Putra. Desakan ini muncul menyusul rentetan persoalan serius dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi sepanjang akhir 2025 lalu. Tonicko menilai kegagalan tersebut telah mencerminkan kegagalan serius tata kelola pemerintahan, yang berdampak langsung pada penonaktifan Bupati Aceh Selatan, Haji Mirwan MS, oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Tonicko, Plt Sekda Aceh Selatan telah gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai pengendali birokrasi, koordinator lintas sektor, sekaligus penanggung jawab administrasi penanganan bencana. Ia menyoroti secara khusus persoalan administrasi terkait izin ke luar negeri Bupati Aceh Selatan untuk melaksanakan ibadah umrah. Pemerintah Aceh telah membalas permohonan tersebut melalui surat bernomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025, namun surat balasan tersebut tidak sampai kepada Bupati Aceh Selatan.

Kegagalan Birokrasi dalam Penanganan Bencana

• Kegagalan Koordinasi: Tonicko menilai Plt Sekda Aceh Selatan gagal menjalankan fungsi sebagai "jantung koordinasi" birokrasi, yang berdampak pada seluruh organ pemerintahan.
• Kelalaian Administrasi: Surat balasan dari Pemerintah Aceh terkait izin ke luar negeri Bupati tidak tersampaikan, meskipun ada jeda waktu empat hari sebelum jadwal keberangkatan.
• Dampak pada Kepemimpinan: Kegagalan tersebut telah menggerus kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Bupati Aceh Selatan.

Desakan Pencopotan

Tonicko menegaskan bahwa desakan pencopotan Plt Sekda Aceh Selatan bukanlah tindakan emosional, melainkan langkah korektif yang diperlukan untuk memulihkan efektivitas pemerintahan serta mengembalikan kepercayaan publik. Ia mendorong adanya langkah tegas demi menjaga marwah pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan.

Respons Cepat Bupati

Meskipun Bupati Aceh Selatan, Haji Mirwan MS, menunjukkan respons cepat dengan turun langsung ke lapangan untuk menangani banjir di Trumon Raya dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak, Tonicko menilai langkah cepat tersebut tidak diimbangi oleh kinerja birokrasi, khususnya pada level Sekretariat Daerah.