DPM Unimal Sebut JKA Aceh Dugaan Malpraktik Administrasi, Warga Berisiko Kehilangan Akses Kesehatan

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Malikussaleh, Rendi Al Fariq Del Chandra, menilai persoalan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak hanya sebagai kendala teknis, tetapi mengarah pada dugaan malpraktik administrasi yang merugikan masyarakat. Menurutnya, ketidaktransparanan dalam pengelolaan data kepesertaan berdampak langsung pada masyarakat yang berisiko kehilangan akses layanan kesehatan.

Rendi menekankan pentingnya keterbukaan data dan audit terhadap kinerja tim pengelola JKA untuk memastikan pertanggungjawaban atas persoalan yang terjadi. Ia juga mendorong reformasi sistem melalui integrasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara otomatis.

Dampak dan Desakan

• Ketidaktransparanan data kepesertaan berisiko menghilangkan akses layanan kesehatan warga.
• Audit terhadap tim JKA diperlukan untuk kejelasan tanggung jawab.
• Reformasi sistem melalui integrasi data berbasis NIK untuk menghindari hambatan birokrasi.
• Program JKA dianggap sebagai pemenuhan hak dasar kesehatan masyarakat Aceh.