DPRA Bahas Tuntutan GAMPATA Soal Transparansi Penanganan Bencana Aceh

DPRA akan membahas tuntutan Gerakan Anak Muda Pembela Tanoh Aceh (GAMPATA) terkait transparansi penanganan bencana di Aceh setelah masa Idulfitri. Wakil Ketua II DPRA, Ali Basrah, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi dari GAMPATA dan akan menindaklanjutinya melalui mekanisme yang sesuai.

Tuntutan GAMPATA mencakup pembukaan dokumen penanganan bencana, data relawan, penggunaan anggaran logistik, dan dugaan korupsi dalam penanganan bencana. DPRA berencana mengadakan rapat pimpinan dan fraksi untuk membahas langkah selanjutnya.

Poin-Poin Tuntutan GAMPATA

• Pembukaan dokumen penanganan bencana dari tahap perencanaan hingga realisasi.
• Transparansi data relawan yang direkrut dalam penanganan bencana.
• Penggunaan anggaran logistik yang mencapai ratusan ribu ton.
• Penjelasan rencana penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 1,6 triliun.
• Desakan penjelasan terkait pemotongan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), TPP, dan program rumah dhuafa.
• Permintaan pemanggilan Sekda Aceh untuk menjelaskan dugaan nikah siri yang dinilai sebagai pelanggaran disiplin ASN.

DPRA berharap langkah ini dapat menjaga stabilitas Aceh selama proses pemulihan pascabencana. Ali Basrah menegaskan bahwa DPRA ingin memastikan situasi Aceh tetap stabil, aman, dan nyaman.