Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Khalid, meminta Pemerintah Aceh segera mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan biaya pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa yang terdampak banjir besar di Aceh pada akhir November 2025 lalu. Hal tersebut disampaikan Khalid menyikapi kondisi pascabencana yang saat ini telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).

Khalid mengungkapkan bahwa banyak pelajar dan mahasiswa yang kesulitan membayar SPP akibat kondisi ekonomi keluarga yang sulit pascabencana. Dia mendesak Pemerintah Aceh untuk membuat kebijakan keringanan biaya pendidikan bagi korban banjir, terutama yang menempuh pendidikan di boarding school atau perguruan tinggi.

Dampak Sosial dan Ekonomi

• Banyak pelajar dan mahasiswa kesulitan membayar SPP akibat kondisi ekonomi keluarga yang sulit pascabencana.
• Khalid menerima surat dari orang tua asal Pidie Jaya yang mengaku kesulitan membayar SPP anaknya di sekolah berbasis boarding school tingkat SMA dan SMP.
• Anak tersebut merupakan korban banjir yang sejak Desember harus pulang kampung hingga bulan ini.
• Khalid mendesak Pemerintah Aceh untuk membuat kebijakan keringanan biaya pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa korban banjir.

Prioritas Pendidikan

• Khalid menyoroti sejumlah universitas di luar Aceh telah mengambil kebijakan pendataan dan pembebasan biaya bagi mahasiswa korban bencana.
• Dia mempertanyakan mengapa kebijakan serupa belum terlihat di Aceh.
• Khalid berharap perhatian terhadap pelajar dan mahasiswa korban banjir menjadi prioritas, terlebih Aceh sedang berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
• Pembangunan infrastruktur dapat dilakukan tahun ini atau tahun depan, namun jika generasi muda terpaksa berhenti sekolah karena kurangnya perhatian, dampaknya akan jauh lebih sulit dipulihkan.