DPRA Aceh Dikritik Tak Berpihak pada Korban Banjir dan Longsor

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai NasDem, Martini, mengkritik keras lembaganya yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan anggaran kepada korban banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah di Aceh. Kritik tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRA di Banda Aceh, Rabu, 11 Maret 2026.

Menurut Martini, selama bencana banjir besar melanda beberapa wilayah di Aceh, tidak terlihat langkah nyata dari lembaga legislatif tersebut untuk membantu masyarakat yang terdampak. Ia menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan masih sangat memprihatinkan, dengan banyak warga terdampak yang masih bertahan di tenda pengungsian dengan keterbatasan kebutuhan sehari-hari.

Kritik Terhadap DPRA

• Keterbatasan Bantuan: Martini menyoroti bahwa banyak warga terdampak masih bertahan di tenda pengungsian dengan kebutuhan sehari-hari yang terbatas.
• Pemotongan Anggaran: Ia juga mengkritik kebijakan pemotongan anggaran bantuan rumah bagi masyarakat terdampak bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
• Keberpihakan Anggaran: Martini menekankan bahwa DPRA seharusnya memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Seruan untuk Kepentingan Rakyat

• APBA untuk Rakyat: Martini menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) merupakan uang rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama saat terjadi bencana.
• Kritik Kepentingan Kelompok: Ia mengingatkan agar DPRA tidak hanya memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi seluruh anggaran dan uang rakyat.

Martini berharap bahwa DPRA dapat lebih responsif dan berpihak kepada masyarakat Aceh, terutama dalam situasi bencana yang memerlukan bantuan segera.