Timeline Aceh

DPRK Pidie Jaya Desak Data Korban Banjir Dibuka untuk Publik

11 jam yang lalu

Anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Demokrat, Nazaruddin Ismail, mendesak pemerintah daerah membuka data pendataan korban banjir 25 November 2025 ke ruang publik. Ia menilai ketertutupan data berpotensi melanggengkan ketidakadilan dan membuat bantuan rawan salah sasaran.

Nazaruddin menegaskan pendataan kerusakan rumah rusak berat, sedang, dan ringan harus berbasis kondisi riil di lapangan, bukan sekadar administrasi. Ia juga mengkritik lambannya pemulihan ekonomi masyarakat, meski masa tanggap darurat telah diperpanjang.

Desakan Pemulihan Ekonomi

  • Pendataan ulang UMKM pertanian dan perikanan
  • Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak
  • Realisasi bantuan pemulihan dari pemerintah pusat

Normalisasi Sungai Meureudu

  • Ancaman banjir berulang jika sungai tidak dinormalisasi
  • DPRK akan memperketat fungsi pengawasan
  • Langkah konkret pemerintah untuk pemulihan masyarakat

DPRK menegaskan akan memperketat fungsi pengawasan dan menuntut langkah konkret pemerintah agar masyarakat terdampak benar-benar bangkit, bukan sekadar tercatat dalam data. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bantuan tepat sasaran dan pemulihan kehidupan warga terdampak di Pidie Jaya, Aceh.

Dampak Jangka Panjang

  • Pencegahan banjir berulang melalui normalisasi sungai
  • Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak
  • Peningkatan kualitas hidup warga Pidie Jaya

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat Pidie Jaya dapat pulih dari dampak banjir dan hidup lebih baik di masa depan. DPRK akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan konkret demi kepentingan masyarakat.

Pentingnya Transparansi Data

  • Mencegah ketidakadilan dalam distribusi bantuan
  • Memastikan bantuan tepat sasaran
  • Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Transparansi data pendataan korban banjir diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak. DPRK Pidie Jaya berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk mengambil langkah-langkah konkret demi pemulihan masyarakat terdampak banjir.

DPRK Pidie Jaya Desak Data Korban Banjir Dibuka untuk Publik