Aktivis muda di Kabupaten Bener Meriah, Sadra Munawar, mendesak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah untuk lebih responsif dalam mengawasi pelaksanaan program rekonstruksi pascabencana. Menurutnya, lembaga wakil rakyat tersebut telah melakukan pembiaran terhadap beberapa masalah yang muncul dalam proses penanganan bencana.

Sadra menilai bahwa DPRK harus segera menindaklanjuti permasalahan seperti validasi dan verifikasi data korban, pembangunan hunian sementara (Huntara), hingga penyaluran bantuan daging meugang. Ia juga mendorong pembentukan tim pansus untuk mengawasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada saat penanganan bencana tahun lalu.

Permasalahan yang Disorot

• Validasi dan verifikasi data korban yang dinilai luput dari perhatian dewan.
• Pembangunan hunian sementara (Huntara) yang memerlukan pengawasan lebih ketat.
• Penyaluran bantuan daging meugang yang perlu transparansi.
• Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hingga saat ini belum jelas jumlah totalnya.

Sadra menekankan pentingnya peran DPRK dalam menjaga cek and balance dalam pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam penanganan bencana. Ia berharap dewan dapat segera membentuk tim pansus untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran bencana.