Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) 2027 di Pidie Jaya digelar dengan partisipasi lebih dari seribu peserta. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya menyoroti agar Musrenbang tidak berhenti pada tataran seremonial, melainkan menghasilkan perencanaan yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Anggota DPRK Pidie Jaya, Nazaruddin Ismail, menyatakan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang merupakan hal positif. Namun, ia menekankan pentingnya kualitas perencanaan dan kepastian realisasi program agar usulan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dalam program pembangunan.
Poin Penting dari Musrenbang Pidie Jaya
- Partisipasi Meningkat: Lebih dari seribu peserta hadir dalam Musrenbang RKPK 2027, menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
- Kualitas Perencanaan: DPRK mendorong agar usulan dari setiap kecamatan disusun secara selektif dan realistis, sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
- Peran Bappeda: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diharapkan dapat mengoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh usulan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
- Pengawasan DPRK: DPRK akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan hasil Musrenbang tidak hanya berupa dokumen, tetapi program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Musrenbang RKPK 2027 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Pidie Jaya.
Baca Artikel di Sumber Asli
Dapatkan informasi lengkap dari kanal terpercaya.
Populer Pekan Ini
Semua BeritaWarga Bireuen Terima 647 Tumpuk Daging Qurban dari USK","PublicImpact":85,"Credibility":80,"Urgency":60,"Evidence":85,"LongTermValue":70,"Education":65,"FinalScore":78,"Summary":"Rumah Amal Masjid Jam
“Iduladha mengajarkan kita tentang makna pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian. Qurban ini merupakan wujud kepedulian keluarga besar USK
Warga Aceh Tamiang merasa lega saat 200 huntap siap Jun 2026
“Kami terus mendorong penyelesaian administrasi agar pembangunan tidak tertunda sambil menunggu legalisasi lahan selesai,” ujarnya.
Warga Aceh Menghadapi Kenaikan Harga Beras dan Tomat, Inflasi 5,12%
BANDA ACEH - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat Provinsi Aceh mengalami inflasi sebesar 5,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu...
Siswa Lhokseumawe Terima 1.500 Paket School Kit PMI Pasca Banjir
PMI Kota Lhokseumawe bergerak cepat untuk membantu memulihkan semangat belajar anak-anak yang terdampak bencana banjir bandang.


Diskusi Hangat
0 Kontribusi Komunitas
Suara Anda Sangat Berarti
Jadilah pionir dalam diskusi ini.