Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengalami kendala. Proses ini terhambat karena verifikasi jam mengajar tenaga pendidik yang belum selesai.

Wakil Ketua II DPRK Abdya, Nurdianto, bersama anggota Komisi I dan IV mengungkap hal ini setelah kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdya. Mereka mendesak Pemkab Abdya untuk segera mencari solusi agar pelantikan dapat dilaksanakan.

Kendala Utama

• Verifikasi jam mengajar belum selesai untuk sejumlah tenaga pendidik.
• Distribusi jam mengajar merupakan syarat krusial bagi formasi guru dalam sistem PPPK.
• Proses validasi data secara keseluruhan terhambat akibat kendala administratif.

Dampak Keterlambatan

• Kesejahteraan tenaga honorer yang dinyatakan lulus terancam.
• Tahun anggaran sudah berjalan selama dua bulan, namun kepastian status mereka belum juga terpenuhi.
• Legislatif berharap BKPSDM segera merampungkan sinkronisasi data dengan Dinas Pendidikan.

Harapan Legislatif

• Pelantikan segera dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak PPPK Paruh Waktu.
• Pemkab Abdya didesak untuk mempercepat proses pelantikan agar tidak ada hambatan birokrasi yang berlarut-larut.