Komisi I DPRK Pidie telah memanggil Kepala Pelaksana BPBD Pidie dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BPBD Pidie, Ali Basyah, untuk menanyakan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025 sebesar Rp 7 miliar. Dana ini dialokasikan untuk penanganan pascabanjir dan longsor di Pidie, namun belum habis digunakan sebesar Rp 1,1 miliar dan harus dikembalikan ke kas daerah.

Detail Penggunaan Dana BTT

• Dana BTT tidak habis digunakan sebesar Rp 1,1 miliar pada enam SKPK.
• Dinas Pertanian dan Pangan Pidie dialokasikan Rp 430 juta dan tidak terserap Rp 75 juta.
• Dinas Kesehatan Pidie dialokasikan Rp 2 miliar dan tersisa Rp 900 juta.
• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pidie dianggarkan Rp 1,5 miliar dan tidak terserap Rp 764 juta.
• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pidie tidak terserap Rp 74 juta dari dana diplotkan Rp 1,3 miliar.
• Dinas Lingkungan Hidup Pidie mampu menggunakan seluruhnya dana BTT Rp 286 juta.
• Dinas Sosial Pidie dana BTT tidak terserap Rp 15 juta dari alokasi Rp 250 juta.

Tanggapan Komisi I DPRK Pidie

Ketua Komisi I DPRK Pidie, Ir Makrum Thahir, menyatakan bahwa pemanggilan dua pejabat BPBD Pidie dibahas dalam rapat koordinasi dengan sembilan Komisi I DPRK Pidie. Ia menambahkan bahwa BPBD Pidie belum dapat menunjukan secara detail penggunaan dana BTT dan masih menunggu laporan detail dari BPBD.

Pertanyaan Realisasi BTT

Komisi I DPRK Pidie perlu mengetahui realisasi BTT pascabanjir, baik digunakan untuk membersihkan lumpur sisa banjir pada sarana publik, realisasi obat-obatan dan penyaluran sembako untuk warga. Dana BTT juga akan dibangun 12 unit rumah untuk korban banjir di Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse.

Tanggapan BPBD Pidie

BPBD Pidie telah dipanggil satu kali, tapi tidak hadir dengan alasan mengikuti zoom dengan Kementrian PU. Pemanggilan kedua kali dilakukan, namun pertanggungjawaban belum dilakukan BPBD Pidie.