DPRK Subulussalam mengadakan rapat paripurna pada 11 Februari 2026 untuk mendiskusikan interpelasi defisit keuangan tahun 2025. Fraksi Megegoh, Golkar, dan Hanura mendukung interpelasi terkait defisit dan bantuan pasca bencana.

Ardhi Yanto Ujung dari Fraksi Megegoh mendukung interpelasi dan meminta keterangan dari pemerintah. T. Raypa Andriant Sastra dari Fraksi Golkar menyebut angka defisit bertentangan dengan visi Zero Defisit Wali Kota. Jumadin dari Fraksi Hanura mengusulkan interpelasi terkait kebijakan tata kelola pemerintahan.

Isu Utama

• Defisit keuangan tahun 2025 semakin melambung
• Bantuan Presiden pasca bencana dinilai tidak sesuai dengan SE Mendagri
• Interpelasi untuk meminta keterangan kepada Wali Kota
• Fraksi Megegoh, Golkar, dan Hanura mendukung interpelasi

Dampak

• Stabilitas keuangan Kota Subulussalam terancam
• Kebijakan pemerintah perlu dipertanyakan
• Warga Subulussalam perlu informasi jelas tentang defisit
• Interpelasi sebagai hak konstitusional DPRK untuk meminta keterangan