APBK Aceh Singkil 2026 Terhambat, Pembangunan dan Layanan Publik Terancam

Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil 2026 berpotensi menghambat pembangunan dan layanan publik. Masyarakat Aceh Singkil khawatir akan dampak langsung terhadap kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Aceh Singkil, Surya Padli, menyatakan bahwa APBK merupakan instrumen vital dalam menjamin keberlangsungan pembangunan daerah. Keterlambatan ini dapat menghambat program pembangunan, pelayanan publik, serta realisasi berbagai kebutuhan mendesak masyarakat.

Dampak Keterlambatan APBK

• Pembangunan daerah terhambat: Program pembangunan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.
• Layanan publik terganggu: Pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat terhambat.
• Pemberdayaan ekonomi rakyat terancam: Program pemberdayaan ekonomi rakyat tidak dapat berjalan dengan optimal.
• Hak dasar masyarakat terabaikan: Keterlambatan pengesahan APBK berdampak langsung pada hak dasar masyarakat.

Desakan dari Masyarakat Sipil

Ketua Konservasi Alam Aceh Singkil, Muhammad Husein, menegaskan bahwa DPRK Aceh Singkil harus segera menjalankan fungsi penganggarannya secara bertanggung jawab. Interpelasi yang sedang berlangsung tidak seharusnya menghentikan proses penganggaran yang vital bagi kepentingan rakyat.

Masyarakat sipil diajak untuk mengawal proses pengesahan APBK secara transparan dan akuntabel. Kepastian hidup masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan anggaran.