Solidaritas Pemuda Anti Korupsi (SiPAK) menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan korupsi beasiswa di lingkungan BPSDM Aceh. Hingga hampir empat bulan berada pada tahap penyidikan, kasus tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk penetapan tersangka.

Koordinator SiPAK, Muhammad Akhyar, menyatakan apabila terdapat kendala objektif atau keterbatasan dalam pembuktian, maka penyidik seharusnya menyampaikan secara terbuka kepada publik, termasuk kemungkinan penghentian penyidikan.

Kejelasan Hukum dan Kepercayaan Publik

• Kasus dugaan korupsi beasiswa di BPSDM Aceh belum menunjukkan perkembangan signifikan setelah empat bulan penyidikan.
• SiPAK mendesak penyidik untuk mengambil keputusan tegas, termasuk kemungkinan penghentian penyidikan (SP3) jika terdapat kendala objektif.
• Keberanian penyidik dalam mengambil keputusan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
• Kasus yang dibiarkan tanpa kejelasan berpotensi memunculkan spekulasi adanya kepentingan tertentu di balik mandeknya proses hukum.

Akhyar menegaskan, penegakan hukum tidak boleh memberi ruang bagi praktik transaksional maupun dijadikan sebagai alat tekanan. Ia menilai keberanian penyidik dalam mengambil keputusan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.