Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 Digelar, Abdya Bidik Infrastruktur dan Produktivitas

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Dikilla Bappeda Abdya, 27 Januari 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Barat Daya, Safaruddin, yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Amrizal, serta dihadiri unsur Forkopimkab, para kepala SKPK, dan berbagai pemangku kepentingan daerah.

Dalam sambutannya, Amrizal menegaskan Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan awal yang strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi ruang partisipatif untuk menghimpun masukan masyarakat sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Abdya 2027 sebelum ditetapkan secara resmi.

Tema dan Misi RKPD 2027

RKPD Aceh Barat Daya Tahun 2027 mengusung tema “Peningkatan Infrastruktur Pendukung, Pemberdayaan Masyarakat, Produktivitas Sektor Unggulan Berbasis Teknologi, serta Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas dan Berkeadilan.” Tema tersebut menjadi pijakan arah pembangunan yang terintegrasi dengan visi daerah “Aceh Barat Daya Maju, Masyarakat Sejahtera.”

Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam delapan misi pembangunan utama, yang menjadi panduan kebijakan dan program pemerintah daerah.

Fokus Kebijakan Strategis

• Peningkatan Infrastruktur (Misi Meusyuhu): Pemerintah daerah akan memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan produksi dan jembatan penghubung desa, khususnya yang menghubungkan sentra pertanian dan perikanan ke pusat pasar. Selain itu, percepatan akses telekomunikasi di desa terpencil serta pengembangan energi ramah lingkungan menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan.

• Pemberdayaan Masyarakat (Misi Jroh & Adee): Penguatan peran perempuan, pemuda, dan kelompok rentan diarahkan melalui pelatihan keterampilan praktis, penguatan ekonomi lokal, serta pengembangan BUMDes berbasis kearifan lokal.

• Produktivitas Berbasis Teknologi (Misi Carong & Seujahtera): Modernisasi sektor pertanian dan perikanan dilakukan melalui pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), perbaikan sistem irigasi, serta inovasi pengolahan hasil produksi berbasis riset dan teknologi agar komoditas lokal memiliki daya saing nasional.

• Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan (Misi Makmue): Pemerintah menargetkan penguatan UMKM dan wirausaha muda melalui pendampingan intensif, digitalisasi pemasaran, serta peningkatan kapasitas manajemen usaha. Program ekonomi diarahkan agar benar-benar menjangkau rumah tangga miskin, kelompok disabilitas, perempuan kepala keluarga, serta masyarakat terdampak bencana.

• Reformasi Birokrasi (Misi Meusaneut): Transformasi birokrasi dilakukan melalui digitalisasi layanan publik terintegrasi, dengan orientasi pada pelayanan yang bersih, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Amrizal menekankan bahwa seluruh masukan dalam forum tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan RKPD 2027. Ia juga menginstruksikan seluruh kepala OPD agar merancang program pembangunan yang substantif dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

“Kami meminta seluruh elemen masyarakat memberikan masukan yang konstruktif. Kepada seluruh kepala OPD, kami instruksikan agar menyusun program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar rutinitas administratif. Pembangunan 2027 harus inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama,” tegasnya.

Ia menutup sambutan dengan harapan agar pembangunan Aceh Barat Daya ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberkahan.

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Abdya tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga menghadirkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan yang diridhai Allah SWT bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Amrizal.