Gerakan Anak Muda Pembela Tanoh Aceh (GAMPATA) mendesak Pemerintah Aceh untuk membuka secara transparan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanganan bencana. Dana tersebut termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 80 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp 1,6 triliun.

Koordinator aksi GAMPATA, Saputra Ariga, menyatakan masyarakat berhak mengetahui secara rinci penggunaan dana tersebut, termasuk yang disalurkan melalui Baitul Mal Aceh dan Dinas Sosial Aceh. Ia menyoroti kondisi masyarakat di beberapa wilayah seperti Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, dan Aceh Singkil yang masih merasakan dampak banjir besar pada November 2025.

Kondisi Masyarakat Pasca Bencana

• Empat bulan lebih setelah banjir, dampaknya masih terasa di masyarakat.
• Kebutuhan dasar dan fasilitas masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.
• Infrastruktur seperti jalan dan jembatan masih banyak yang belum diperbaiki.
• Masih banyak masyarakat yang terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.

Desakan Transparansi Dana

• GAMPATA meminta pemerintah menjelaskan penggunaan anggaran BTT dan TKD.
• Dokumen dan bukti penyaluran dana belum dibuka kepada publik.
• Masyarakat berhak mengetahui besaran anggaran dan logistik yang telah didistribusikan.