Gerakan Anak Muda Pembela Tanoh Aceh (GAMPATA) menyerahkan kajian anggaran penanganan bencana hidrometeorologi 2025 kepada Polda Aceh. Dokumen ini menyoroti penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,6 triliun yang dinilai kurang transparan.

Koordinator GAMPATA, Sabaruddin, menekankan pentingnya keterbukaan alokasi anggaran, mekanisme distribusi, dan pertanggungjawaban dana darurat. Mereka mendesak aparat kepolisian untuk menelaah kemungkinan pelanggaran hukum dan Pemerintah Aceh untuk membuka data terkait.

Sorotan Kajian GAMPATA

• Anggaran TKD Rp1,6 triliun untuk penanganan bencana di Aceh dinilai belum transparan.
• GAMPATA meminta klarifikasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam situasi darurat.
• Dokumen diserahkan ke Dit Intelkam Polda Aceh untuk pendalaman hukum.
• Pemerintah Aceh belum memberikan tanggapan resmi terkait kajian ini.

GAMPATA menilai korupsi dalam penanganan bencana sebagai kejahatan serius. Mereka berkomitmen mengawal tata kelola anggaran hingga tuntas untuk mencegah penyalahgunaan dana publik.