Banjir yang melanda Aceh meninggalkan dampak signifikan bagi warga, terutama dalam hal kerusakan rumah. Aktivis Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperluas kemitraan perbankan dalam penyaluran bantuan stimulus rumah rusak akibat banjir. Langkah ini dianggap mendesak untuk mempercepat proses pencairan dana bagi masyarakat terdampak.

Saat ini, penyaluran dana bantuan hanya mengandalkan Bank Syariah Indonesia (BSI), yang dinilai memiliki keterbatasan kantor di tingkat kecamatan. Hal ini berpotensi menimbulkan antrean panjang dan menghambat distribusi dana. GeMPAR menyarankan agar BNPB menggandeng Bank Aceh Syariah (BAS) yang memiliki jaringan luas hingga ke pelosok Aceh.

Permasalahan Penyaluran Dana

• Keterbatasan kantor BSI: Hanya tersedia satu unit di ibu kota kecamatan tertentu, bahkan satu kantor harus menaungi dua hingga tiga kecamatan sekaligus.
• Kendala geografis: Kondisi geografis dan keterbatasan akses menyulitkan masyarakat penerima manfaat yang membutuhkan dana cepat untuk pemulihan pascabencana.

Solusi yang Diusulkan

• Diversifikasi mitra penyalur: Selain Bank Aceh Syariah, GeMPAR juga mengusulkan keterlibatan PT POS Indonesia dan Pegadaian untuk mempercepat proses pencairan.
• Fleksibilitas penggunaan dana: GeMPAR meminta agar penerima bantuan kategori rusak ringan dan sedang tidak dibebani dengan prosedur Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang rumit.

Dampak yang Diharapkan

• Percepatan pemulihan: Dengan adanya diversifikasi mitra penyalur, masyarakat diharapkan dapat segera merasakan manfaat bantuan tersebut tanpa hambatan birokrasi lokasi.
• Pemulihan ekonomi: Dana bantuan dapat digunakan lebih fleksibel, termasuk untuk mengganti peralatan rumah tangga yang rusak akibat terendam banjir.