Banjir yang melanda Aceh Timur meninggalkan banyak rumah rusak dan warga membutuhkan bantuan cepat. Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperluas kemitraan perbankan dalam penyaluran bantuan stimulus rumah rusak.

Ketua GeMPAR, Auzir Fahlevi, menyarankan agar BNPB menggandeng Bank Aceh Syariah (BAS) untuk mempercepat proses pencairan dana. Hal ini dinilai mendesak mengingat ketergantungan pada satu bank penyalur, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI), dikhawatirkan menimbulkan kendala teknis di lapangan.

Permasalahan Penyaluran Bantuan

• Keterbatasan kantor BSI: Hanya tersedia satu unit di ibukota kecamatan tertentu, bahkan satu kantor harus menaungi dua hingga tiga kecamatan sekaligus.
• Antrean panjang: Keterbatasan akses ini berpotensi memicu antrean panjang dan memakan waktu lama bagi masyarakat penerima manfaat.
• Kondisi geografis: Masyarakat di pelosok Aceh kesulitan mengakses kantor bank untuk pencairan dana.

Solusi yang Diusulkan

• Diversifikasi mitra penyalur: Selain Bank Aceh Syariah, GeMPAR juga menyarankan keterlibatan PT POS Indonesia dan Pegadaian.
• Jaringan luas: Bank Aceh Syariah memiliki jaringan luas hingga ke pelosok Aceh, yang diharapkan dapat mempercepat proses pencairan.
• Fleksibilitas penggunaan dana: GeMPAR meminta agar penerima bantuan kategori rusak ringan dan sedang tidak dibebani dengan prosedur Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang rumit.

Dampak terhadap Masyarakat

• Percepatan pemulihan: Dengan diversifikasi mitra penyalur, masyarakat dapat segera merasakan manfaat bantuan tanpa hambatan birokrasi lokasi.
• Fleksibilitas penggunaan: Dana bantuan dapat digunakan lebih fleksibel, termasuk untuk mengganti peralatan rumah tangga yang rusak akibat terendam banjir.