Lonjakan anggaran penanganan banjir di Aceh mencapai Rp 80 miliar, memicu pertanyaan dari Gerakan Anak Muda Pembela Tanoh Aceh (GEMPATA). Mereka mencurigai adanya penyalahgunaan dana setelah menemukan perbedaan signifikan antara data Pemerintah Aceh dan Kementerian Keuangan.

Dalam aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh, GEMPATA menyoroti lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp 3,18 miliar menjadi Rp 80 miliar tanpa penjelasan rinci. Perbedaan data ini menimbulkan kekhawatiran akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran bencana.

Poin-Poin Kunci

• Perbedaan Data: Pemerintah Aceh mencatat BTT sebesar Rp 3,18 miliar, sementara DJPK Kemenkeu menunjukkan angka Rp 45,42 miliar.
• Lonjakan Anggaran: Pergub Aceh Nomor 21 Tahun 2025 mencatat kenaikan BTT dari Rp 3,1 miliar menjadi Rp 80,1 miliar.
• Dugaan Korupsi: GEMPATA mencurigai adanya indikasi korupsi akibat perbedaan data dan lonjakan anggaran yang tidak jelas.
• Transparansi: Daftar Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang menerima dana BTT belum dipublikasikan secara transparan.
• Risiko Administratif: Realisasi anggaran yang dipaksakan dalam waktu singkat berisiko menimbulkan persoalan administratif dan potensi tindak pidana korupsi.