GeRAK Aceh bersama Koalisi Orang Muda menggelar diskusi publik bertajuk “Pemenuhan Hak-Hak Korban Bencana Aceh” di Suatuhari Caffe, Banda Aceh, Minggu, 8 Maret 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia. Diskusi yang dimulai pukul 16.00 WIB hingga menjelang berbuka puasa itu diikuti sekitar 40 peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil serta kalangan anak muda. Forum tersebut menyoroti lemahnya komitmen pemerintah dalam mitigasi bencana serta pemenuhan hak-hak korban, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Peserta diskusi menilai sejumlah bencana yang terjadi di Aceh tidak semata-mata disebabkan faktor alam, tetapi juga dipicu oleh kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kelestarian lingkungan. Alih fungsi hutan akibat pemberian izin pertambangan di sejumlah wilayah dataran tinggi dan pesisir disebut sebagai salah satu faktor yang memperparah risiko bencana.

Isu Utama

• Lemahnya komitmen pemerintah dalam mitigasi bencana dan pemenuhan hak korban.
• Kebijakan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan sebagai penyebab bencana.
• Alih fungsi hutan akibat izin pertambangan memperparah risiko bencana.
• Penegakan hukum dan koordinasi aparat dinilai lemah dalam menghentikan tambang ilegal.

Pendapat Peserta

Perwakilan Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA), Ramaddan Fitriani, mengatakan persoalan bencana di Aceh berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam yang dinilai tidak transparan dan berpotensi koruptif. Aktivis kemanusiaan yang fokus pada isu gender, Dwy Alfina, menilai standar infrastruktur di kawasan terdampak bencana masih belum memperhatikan aspek keamanan bagi perempuan. Ia menambahkan, minimnya fasilitas sanitasi yang aman dan menjaga privasi dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual di lokasi pengungsian.

Tanggapan Pemerintah

Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Yudhi, menyampaikan bahwa pemerintah selama ini telah bekerja sesuai regulasi dalam proses penanggulangan bencana. Ia juga menyoroti bahwa penyaluran bantuan di tingkat pemerintah kabupaten/kota kerap jarang mendapat perhatian atau pengawasan publik, sehingga perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses tersebut.