Gerakan Anti Korupsi Aceh (GeRAK) mempertanyakan kebijakan pemangkasan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dalam APBA 2026. Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, menyebutkan pemotongan TPP mencapai lebih dari Rp 100 miliar dari total pagu sekitar Rp 1,5 triliun, sementara anggaran JKA dipangkas hingga tersisa sekitar Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 253 miliar.

GeRAK mendesak Pemerintah Aceh, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), untuk membuka secara rinci proses pengambilan kebijakan tersebut, termasuk dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam memangkas TPP dan JKA.

Pertanyaan dan Desakan GeRAK

• Transparansi Penggunaan Dana: GeRAK mempertanyakan proses pemotongan dan penggunaan sisa uang dari pemangkasan anggaran. Mereka menuntut penjelasan detail mengenai alokasi sisa anggaran, apakah digunakan untuk kebutuhan prioritas seperti pembiayaan JKA atau penanganan bencana.
• Kesesuaian dengan Rekomendasi Kemendagri: Askhalani menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran JKA yang dinilai bertolak belakang dengan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri seharusnya meminta penambahan anggaran JKA untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat selama satu tahun penuh.
• Kepercayaan Publik: GeRAK meminta Pemerintah Aceh memberikan penjelasan terbuka agar kebijakan anggaran tersebut tidak menimbulkan spekulasi dan tetap menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dampak Potensial

• Layanan Kesehatan: Pemangkasan anggaran JKA dapat berdampak pada layanan kesehatan masyarakat Aceh, yang sangat bergantung pada program ini.
• Kesejahteraan Pegawai: Pemotongan TPP dapat mempengaruhi kesejahteraan pegawai negeri di Aceh, yang berpotensi menurunkan motivasi dan kinerja mereka.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, yang merupakan isu penting bagi masyarakat Aceh.