Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menghadiri audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya, untuk membahas isu-isu penting terkait penguatan dan perlindungan kota-kota pusaka di Indonesia. Pertemuan ini juga menjadi momentum strategis untuk menyampaikan laporan kesiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) JKPI ke-XII yang akan digelar di Kota Ternate pada 24–28 Agustus 2026.

Dalam audiensi tersebut, Direktur Eksekutif JKPI, Asfarinal, menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam merawat dan merevitalisasi kawasan cagar budaya, termasuk yang terdampak bencana. Ia menekankan bahwa status cagar budaya sering kali hanya sebatas administratif dan perlu penguatan nyata agar warisan ini benar-benar terlindungi dan tangguh terhadap bencana.

Poin-Poin Penting

• Kolaborasi dengan Malaysia: JKPI mendorong terjalinnya hubungan dan kolaborasi yang lebih erat dengan Malaysia terkait warisan budaya songket, agar dapat diakui sebagai kepemilikan bersama. Langkah ini dinilai penting mengingat kuatnya tradisi songket di berbagai wilayah Nusantara, termasuk Aceh.

• Kegiatan Promosi: JKPI merencanakan kegiatan "Nusaraya Run" yang akan digelar di kawasan-kawasan pusaka sebagai upaya menghidupkan ruang-ruang bersejarah melalui pendekatan kreatif dan partisipatif.

• Regulasi yang Lebih Kuat: Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menekankan perlunya regulasi yang lebih kuat agar perlindungan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif terhadap risiko bencana.

• Sinergi Pemerintah: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan gagasannya untuk mendorong piloting di beberapa daerah guna membangun ekosistem pariwisata berbasis warisan budaya. Menurutnya, tantangan yang dihadapi kota-kota pusaka cenderung berulang setiap tahun, sehingga diperlukan fokus dan komitmen yang lebih kuat.

Audiensi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya Indonesia secara berkelanjutan, sekaligus menjadikan kota-kota pusaka sebagai pilar penting pembangunan kebudayaan nasional.