Warga Lhokseumawe minta sistem rembes agar pasien miskin tidak ditolak

Haji Uma, anggota DPD RI dari Aceh, meminta Pemerintah Aceh segera menerapkan sistem “rembes” agar pasien miskin tidak ditolak oleh rumah sakit karena kesalahan data desil Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Ia menyampaikan hal ini setelah banyak warga miskin yang seharusnya menerima layanan gratis malah harus membayar biaya pengobatan sendiri.

Salah satu contoh adalah Nurdin, buruh lepas dari Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang tercatat sebagai pemilik perusahaan dan masuk desil 8 sehingga ditolak layanan untuk mengobati sakit migrain. Situasi serupa juga dilaporkan di Langsa dan Bireuen.

Masalah Data Desil JKA dan Dampaknya

• Ratusan warga Aceh tercatat salah desil, mengakibatkan penolakan layanan kesehatan gratis.
• Nurdin, buruh lepas dari Desa Meunasah Mesjid, Lhokseumawe, harus membayar biaya obat migrain karena data menyebutnya sebagai pemilik perusahaan.
• Proses pengajuan perubahan data melalui kantor keuchik atau online memakan waktu lebih dari satu minggu tanpa perubahan status.
• Haji Uma menyarankan penerapan sistem rembes sementara, dengan validasi data dalam satu bulan, seperti yang pernah berlaku saat Pemerintahan Irwandi Yusuf.
• Pemerintah Aceh juga diminta moratorium atas aturan JKA baru hingga data penerima benefisien benar-benar diperbaiki.