HMI Meulaboh Desak Proses Hukum Transparan untuk Kasus Pemukulan Siswa SMA

Dugaan pemukulan terhadap seorang siswa SMA Muhammadiyah Aceh Barat oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama anaknya di kawasan Alpen, Meulaboh, memantik perhatian dan kemarahan publik. Peristiwa yang terjadi pada awal Ramadan tersebut dinilai mencederai rasa aman masyarakat, khususnya kalangan pelajar.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Meulaboh melalui Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup, Wahyudi, menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan kekerasan terhadap anak sekolah, terlebih jika dilakukan oleh aparat atau pihak yang memiliki relasi kuasa.

Desakan HMI Meulaboh

• Kejadian pada awal Ramadan: Wahyudi menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi di bulan yang seharusnya menghadirkan keteladanan moral dan pengendalian diri.
• Tidak ada toleransi untuk kekerasan: Kekerasan terhadap pelajar tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun.
• Insiden bukan peristiwa tunggal: Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Aceh disebut kerap menghadapi gesekan dengan oknum aparat.

Dampak dan Desakan

• Dampak psikologis: Kekerasan terhadap pelajar memiliki dampak serius terhadap kondisi psikologis generasi muda dan stabilitas sosial.
• Desakan proses hukum transparan: HMI menolak penyelesaian kasus yang hanya berujung pada restorative justice tanpa proses hukum yang jelas.
• Langkah tegas dari TNI: HMI mendesak pimpinan TNI untuk segera mengambil langkah tegas dan terbuka terhadap oknum yang terlibat.

HMI juga mengajak masyarakat Meulaboh dan Aceh Barat untuk mengawal proses penanganan kasus ini secara kritis agar tidak berhenti sebagai isu sesaat. Mereka menegaskan bahwa kekerasan terhadap pelajar merupakan garis merah demokrasi dan kemanusiaan, sehingga siapa pun pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban secara adil, terbuka, dan tanpa kompromi.