Anggota DPR RI Komisi V dari Daerah Pemilihan Aceh II, HRD Ruslan M. Daud, berbincang dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Anggodo, untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir di Aceh. Pertemuan ini menyoroti berbagai isu kritis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh.

HRD menekankan pentingnya normalisasi sungai, perbaikan jembatan, dan pemenuhan hunian layak bagi warga terdampak. Ia juga menyoroti urgensi penanganan abrasi pantai dan revitalisasi infrastruktur strategis seperti Museum Tsunami Aceh dan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Al-Muslim.

Isu Kritis yang Disoroti

• Normalisasi Sungai: HRD menegaskan bahwa penanganan sungai harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah banjir dan longsor berulang.
• Perbaikan Jembatan: Jembatan-jembatan yang rusak, seperti Jembatan Pante Lhong dan Jembatan Ulee Jalan di Kabupaten Bireuen, perlu segera ditangani untuk memulihkan konektivitas.
• Hunian Layak: HRD mendesak percepatan pemenuhan hunian layak bagi warga terdampak banjir dan longsor, menekankan bahwa hunian bukan hanya persoalan fisik tetapi juga martabat dan kemanusiaan.
• Abrasi Pantai: Kondisi abrasi pantai di beberapa wilayah Aceh, seperti Kecamatan Jangka dan Gandapura Kabupaten Bireuen, dinilai sangat mendesak dan memerlukan penanganan serius.
• Revitalisasi Infrastruktur: HRD juga memperjuangkan revitalisasi dan digitalisasi Museum Tsunami Aceh serta pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Al-Muslim.

Komitmen Menteri PU

Menteri PU Dodi Anggodo menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti dan mengoordinasikan seluruh usulan yang disampaikan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada HRD yang dinilai sangat proaktif dalam membantu pemerintah dan menjembatani aspirasi masyarakat Aceh.

Menteri PU menegaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum akan terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir di Aceh, sekaligus memperkuat langkah mitigasi agar risiko bencana dapat ditekan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin ke depan.