Akademisi USK, Dr Effendi Hasan MA, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Aceh serta percepatan pemulihan pascabencana banjir sangat ditentukan oleh kualitas sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif. Menurutnya, kedua institusi tersebut merupakan pilar utama pemerintahan daerah yang secara konstitusional memiliki tugas dan fungsi berbeda, namun bersifat saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik.

Dr Effendi menilai relasi eksekutif dan legislatif idealnya dibangun dalam kerangka checks and balances yang konstruktif dan dewasa, bukan melalui konflik terbuka yang justru berpotensi menggerus kepercayaan publik.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif

• Pilar utama pemerintahan: Eksekutif dan legislatif memiliki tugas dan fungsi berbeda namun saling melengkapi.
• Checks and balances: Relasi ideal dibangun dalam kerangka konstruktif dan dewasa, bukan konflik terbuka.
• Kritik proporsional: Kritik terhadap Sekda perlu ditempatkan secara proporsional dan institusional.

Peran DPRA dalam Pemulihan Pasca Bencana

• Pengawasan legislatif: DPRA memiliki peran strategis dalam pengawasan kebijakan penanganan bencana.
• Huntara: Pengawasan mencakup alokasi anggaran, data penerima manfaat, kualitas bangunan, dan kepatuhan standar.
• Dana TKD: DPRA harus aktif mendorong koordinasi lintas level pemerintahan untuk pencairan TKD.

Etika Politik dan Integritas Institusional

• Kegagalan program pemulihan: Sering disebabkan oleh lemahnya pengawasan politik dan rendahnya integritas institusional.
• Penguatan pengawasan berbasis bukti: Penting untuk menjamin keberlanjutan fiskal daerah dan efektivitas kebijakan pemulihan.

Dr Effendi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kolaborasi yang beretika dan saling memperkuat antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama dalam tata kelola pemerintahan pascabencana di Aceh.