Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) mendorong penggunaan geosains sebagai dasar kebijakan penanganan bencana di Aceh. Mirzam Abdurrachman, Sekretaris Jenderal IAGI, menekankan pentingnya pendekatan preventif dan pengelolaan risiko bencana berdasarkan data geosains yang terbaru. IAGI juga mendorong lahirnya Undang-Undang Kebumian untuk memberikan dasar hukum yang komprehensif.

Dampak Bencana di Aceh

Dampak negatif bencana yang terus berulang menunjukkan bahwa aspek geosains belum ditempatkan secara proporsional dalam kebijakan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan risiko bencana.

Pendekatan Geosains

Dengan pendekatan geosains, pemerintah dapat memetakan wilayah berbahaya, relatif aman, serta jenis ancaman bencana yang mungkin terjadi di suatu daerah.

Undang-Undang Kebumian

IAGI mendorong lahirnya Undang-Undang Kebumian sebagai payung hukum yang komprehensif. Saat ini, pengaturan terkait kebumian masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang terintegrasi.

Tantangan Teknis

Mirzam menyorot tantangan teknis dalam pembangunan di wilayah rawan bencana. Menurutnya, kegagalan infrastruktur menghadapi bencana bukan semata kesalahan teknis, melainkan akibat penggunaan data lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi geologi dan perubahan iklim saat ini.

Pendidikan dan Informasi

Mirzam menekankan pentingnya edukasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Menurut Mirzam banyak data kebencanaan yang sudah diperbarui, tetapi tidak dipahami atau tidak sampai ke masyarakat karena keterbatasan akses dan komunikasi.

Pembelajaran dari Jepang

Sebagai pembanding, Mirzam mencontohkan Jepang yang menjadikan geosains sebagai basis utama pengambilan keputusan. Negara tersebut melakukan mitigasi bahkan di wilayah yang tidak berpenduduk karena dampak bencana tidak hanya menyangkut manusia, tetapi juga infrastruktur dan ekonomi.