IKAMBA, melalui Ketua M. Geubry Al Fattah Budian, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, khususnya terhadap Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Desakan ini muncul karena berbagai persoalan kebijakan publik yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat, seperti pengelolaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan distribusi Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang belum merata.
Geubry menilai bahwa persoalan ini mencerminkan adanya masalah mendasar dalam sistem birokrasi Aceh, baik dari sisi integritas, kapasitas, maupun profesionalitas. Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap TAPA harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan perbaikan yang menyentuh akar persoalan.
Isu Utama yang Disoroti
-
Jaminan Kesehatan Aceh (JKA): Program yang seharusnya menjamin akses kesehatan masyarakat dinilai belum mampu menjawab kebutuhan secara menyeluruh.
-
Distribusi Transfer Keuangan Daerah (TKD): Ketimpangan dalam distribusi TKD berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah di Aceh.
-
Kinerja TAPA: Lemahnya sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan TAPA dinilai sebagai penyebab utama berbagai persoalan kebijakan.
Langkah yang Didesak
-
Evaluasi Total TAPA: Gubernur Aceh didesak untuk segera melakukan evaluasi total terhadap TAPA dan menertibkan birokrat yang dinilai bermasalah.
-
Keterlibatan DPRA: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diminta untuk lebih aktif dalam mengawasi dan membahas kinerja TAPA secara terbuka.
-
Partisipasi Pemuda: Seluruh elemen pemuda di Aceh diajak untuk ikut mengawal isu tersebut secara serius, memastikan kebijakan publik tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Geubry menegaskan bahwa reformasi birokrasi, khususnya di tubuh TAPA, bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan. Tanpa pembenahan yang serius, ia menilai persoalan kebijakan akan terus berulang dan berpotensi memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Baca Sumber Asli
Ingin memverifikasi informasi lebih lanjut?