LHOKSEUMAWE - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi Sambo, menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai ujian gaya diplomat tingkat tinggi bagi Presiden RI Prabowo Subianto. Banyak yang mempertanyakan kebijakan tersebut lantaran Indonesia selama ini menerapkan politik luar negeri bebas aktif lewat Gerakan Non-Blok (GNB).

Masriadi menyebutkan Indonesia harus mewarnai Dewan Perdamaian versi Trump di Gaza untuk menolak proses aneksasi, pendudukan dan pelanggaran atas kedaulatan negara lain. Diharapkan kehadiran Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut dapat mendorong terwujudnya perdamaian absolut di Palestina.

Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian

• Indonesia menggunakan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
• Masriadi Sambo mengingatkan agar kehadiran Presiden Prabowo dalam Dewan Perdamaian dapat mempercepat perdamaian Palestina.
• Prinsip Presiden Trump dapat dipengaruhi oleh Prabowo.
• Indonesia sudah mencoba menawarkan konsep damai abadi untuk seluruh negara di dunia.

Reaksi MUI

• Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah Indonesia untuk mundur dari Board of Peace.
• Wakil Ketua MUI KH Cholil Nafis menilai Dewan Perdamaian bentukan Trump sama sekali tidak berpihak kepada Palestina.
• Cholil Nafis berdalih dugaan itu dilatarbelakangi oleh keanggotaan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam Dewan Perdamaian tersebut.
• Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menandatangani Board of Peace Charter di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026 lalu. Untuk menjadi anggota Board of Peace tersebut, Indonesia diharuskan membayar iuran suka rela sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 16,7 triliun.