Utang Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam tahun anggaran 2025 disebut-sebut bertambah Rp 109 miliar. Isu ini muncul di ruang publik dan memicu dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam, yaitu Fraksi Hanura dan Fraksi Golkar, untuk mengajukan hak interpelasi kepada wali kota setempat.

Sekda Kota Subulussalam, Haji Sairun, menyatakan bahwa angka utang Rp 109 miliar tersebut merupakan hitungan per 30 Desember 2025 dan belum final. Hal ini disebabkan karena belum ada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) RI Perwakilan Aceh.

Klarifikasi Utang Pemko Subulussalam

• Angka Utang Belum Final: Menurut Sairun, angka utang Rp 109 miliar masih menunggu review dari BPK. "Nanti saat BPK turun akan melakukan review item kegiatan yang belum terbayarkan angka Rp 109 miliar. Angka itu belum final," kata Sairun.

• Utang Akumulasi: Sairun juga mengklarifikasi bahwa utang akumulasi Pemko Subulussalam dari tahun 2022 sampai 2024 bukan Rp 285 miliar, melainkan Rp 258 miliar. Utang ini memiliki klasifikasi, termasuk pendapatan yang tidak tercapai, sehingga tidak seluruhnya murni utang.

• Target Pembayaran Utang: Pada tahun 2025, Pemko Subulussalam menargetkan pembayaran utang senilai Rp 75 miliar. Namun, realisasi pembayaran utang ini masih menunggu hasil LHP BPK tahun 2026 untuk APBK Subulussalam tahun 2025.

Dampak dan Urgensi

Isu utang Pemko Subulussalam ini menarik perhatian publik dan memicu respons dari fraksi-fraksi di DPRK Subulussalam. Meskipun angka utang belum final, isu ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Warga Subulussalam diharapkan dapat memantau perkembangan isu ini dan menunggu hasil pemeriksaan BPK untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lengkap.

Dengan adanya klarifikasi dari Sekda Kota Subulussalam, diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi keuangan Pemko Subulussalam. Transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.