Banjir Sumatra 2025 menimbulkan kerusakan besar di Aceh, dengan lebih dari 1.498 jiwa wafat dan kerugian negara menembus Rp68 triliun. Gubernur Aceh bahkan menilai kehancurannya melampaui fase awal tsunami 2004. Ini bukan sekadar bencana, melainkan guncangan kemanusiaan yang menguji keadilan, kepemimpinan, dan amanah negara.

Wakaf berjangka (muaqqat) ditawarkan sebagai solusi cepat dan fleksibel untuk pemulihan bencana. Berbeda dengan wakaf muabbad yang permanen, wakaf muaqqat dapat langsung dimanfaatkan publik dalam periode tertentu tanpa memindahkan kepemilikan. Ini telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Kuwait, Afganistan, Mesir, Singapura, Indonesia, Selandia Baru, dan Libanon.

Keunggulan Wakaf Muaqqat

• Kecepatan: Aset dapat langsung dimanfaatkan publik dalam periode tertentu.
• Fleksibilitas: Tidak memindahkan kepemilikan aset.
• Legitimasi Hukum: Didukung oleh pendapat mazhab, UU 41/2004, PP 42/2006, dan Fatwa DSN-MUI 131/2019.
• Praktik di Lapangan: Rumah kosong menjadi hunian transisi, ruko tidak terpakai menjadi pusat logistik, dan lain-lain.

Tantangan dan Solusi

• Literasi Wakaf Berjangka: Masih rendah, perlu reformasi kebijakan dan tata kelola.
• Potensi Konflik Aset: Akad tidak jelas, kapasitas nazhir belum merata, dan dokumentasi administrasi lemah.
• Akuntabilitas dan Transparansi: Perlu inovasi tata kelola dan reformasi kelembagaan.

Reformasi Kebijakan

• Pemerintah Aceh: Memasukkan wakaf muaqqat sebagai sumber pendanaan pemulihan dalam revisi regulasi kebencanaan daerah.
• Skema Matching Fund Wakaf: Setiap aset wakaf muaqqat mendapat dana pendamping pemerintah.
• Inovasi e-Wakaf Bencana: Memetakan aset, durasi pemanfaatan, lokasi GPS, dokumentasi kegiatan, dan laporan dampak secara real time.

Wakaf muaqqat menawarkan terobosan filantropi yang paling cepat, fleksibel, dan sah justru ketika anggaran negara tercekik. Jika reformasi hukum dan langkah operasional dijalankan, wakaf berjangka dapat menjadi kekuatan pemulihan nyata, bukan wacana.