Bencana banjir yang melanda Kabupaten Pidie pada tahun 2025 meninggalkan pertanyaan besar tentang penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) senilai Rp 6,5 miliar. Kepala Inspektorat Pidie, Mukhlis, menyatakan bahwa dana tersebut belum dilakukan reviu karena tidak ada permintaan dari pihak terkait. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

BPBD Pidie diminta untuk memastikan bahwa penggunaan dana BTT sudah sesuai dengan aspek ketertiban administrasi, akuntabilitas, dan kepatuhan perundang-undangan. Namun, hingga saat ini, BPBD Pidie belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BTT tahun 2025 ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK).

Detail Penggunaan Dana BTT

• Total Anggaran: Rp 6,5 miliar
• Dana Terealisasi: Rp 4,7 miliar
• Sisa Dana: Rp 1,8 miliar
• Dana Digunakan Kembali: Rp 755 juta
• Dana untuk Operasional: Rp 1,5 miliar

Permasalahan Utama

• Tidak Ada Reviu: Inspektorat Pidie menyatakan bahwa tidak ada permintaan untuk melakukan reviu penggunaan dana BTT.
• Laporan Belum Disampaikan: BPBD Pidie belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BTT tahun 2025 ke BPKK.
• Transparansi Dipertanyakan: Masyarakat Pidie berhak mengetahui penggunaan dana publik, terutama untuk penanganan bencana.

Dampak Jangka Panjang

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BTT dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, hal ini juga dapat menghambat upaya pemulihan pasca-bencana dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik di masa depan.

Langkah Selanjutnya

Masyarakat Pidie diharapkan dapat memantau dan mendorong BPBD Pidie untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BTT. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan baik dan tepat sasaran.

Dengan demikian, penggunaan dana BTT yang transparan dan akuntabel akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Pidie, terutama dalam upaya pemulihan pasca-bencana dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.